BUBARKAN SAJA KPK KALAU MASYARAKAT KESULITAN MELAPORKAN!

Spread the love

BUBARKAN SAJA KPK, KALAU MASYARAKAT KESULITAN MELAPORKAN!

Sebuah opini, ditulis dalam rangka mengikuti lomba menulis KPK,

“Jurnalis Lawan Korupsi”.

Katagori Tulisan, – Jurnalis Profesional

Oleh: Herna S Zaldi

—————————————————-

PADA saat Komisi Pemberantasan Korupsi  (KPK) awal-awal dibentuk, sekitar tahun 2003, -pekerjaan pertama yang dilakukan lembaga antirasuah itu adalah mengadakan sayembara. Sayembara membuat motto atau slogan. Ada puluhan ribu motto/slogan datang dari segenap pelosok Tanah Air. Pemenangnya adalah slogan/frasa yang berbunyi (kira-kira): “Bubarkan saja KPK Bila Masyarakat Enggan Melaporkan!”

Dengan dimenangkannya motto/slogan seperti itu, jelas bahwa pihak KPK dan masyarakat sepakat – bahwa untuk memberantas tindak pidana korupsi dan gravitasi di Indonesia, masyarakat mutlak harus dilibatkan. Peran-serta masyarakat sangatlah menentukan. Dan pada perjalanannya kemudian, bentuk ideal itu memang sudah sesuai dengan kenyataan. Hampir 80 porsen kasus korupsi yang berhasil ditangani KPK, hampir seluruhnya adalah karena adanya laporan dari masyarakat.

Untuk mengaktualisasikan bentuk kerja sama antara  masyarakat dengan KPK, kira-kira setahun lalu pihak KPK pun merilis pengumuman, “Hadiah RP 200 Juta Disediakan untuk Masyarakat yang Melaporkan Tindak Korupsi/grativikasi.”  Sebuah gebrakan yang baik tentunya, meski hingga sekarang saya belum mendengar berita dan melihat foto – ada di antara anggota masyarakat yang memperoleh hadiah tersebut.

Bila keterlibatan masyarakat dibutuhkan untuk memberantas tindak korupsi, dianggap sahih, masalahnya menjadi clear. Lalu timbul pertanyaan: 1) Ada berapa banyak lembaga penyelenggara negara di tingkap pusat, provinsi, kabupaten dan kota yang berpotensi melakukan praktik korupsi dan grativikasi? 2) Ada berapa banyak kantor-kantor dinas di masing-masing perovinsi, kabupaten dan kota yang berpotensi melakukan tindak korupsi dan grativikasi? 3) Ada berapa banyak oknum di BUMN, BUMD,  aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lain-lain yang juga berpotensi melakukan tindak korupsi dan grativikasi? Terlalu buanyak.

Pertanyaan berikutnya, berapa banyak petugas yang dipekerjakan di KPK Kuningan sana? Saya tak tahu jumlah pastinya, tapi yang jelas – siapa pun dapat mengkalkulasi – jumlah antara petugas di KPK sangat tak sebanding dengan jumlah kasus korupsi dan grativikasi – yang pelan tapi pasti sudah menjadi semacam kanker di batang tubuh yang bernama Indonesia tercinta ini.

Setelah sekitar 35 tahun bekerja menjadi wartawan di Jakarta,  pada 2018 lalu, saya memutuskan hijrah ke Pagaralam, sebuah kota kecil di ujung Provinsi Sumatera Selatan. Di sini (Kota Pagaralam) ada pemerintahan kota, ada dinas-dinas, ada BUMD, ada lembaga vertikal seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lain sebagainya — yang mengelola keuangan negara, — dan tak dapat dinafikan bahwa mereka juga melakukan tindak korupsi dan grativikasi.

Ada cukup banyak tindak korupsi dan grativikasi yang dilakukan oknum penyelenggara negara ini berhasil diungkap oleh aparat kepolisian dan atau kejaksaan dan dibawa ke pengadilan. Tetapi jauh lebih banyak lagi, — karena adanya jalinan Situasi Kondisi Toleransi Pantauan dan Jangkauan (Sikontolpanjang) tindak korupsi dan grativikasi tersebut tidak terditeksi. Para pelakunya dapat duduk tenang, nyaman setelah terlalu kenyang menyantap uang rakyat, – dan meninggalkan rasa pedih dan prihatin masyarakat yang mengetahuinya.

Saya mendengar ada cukup banyak wartawan dan LSM coba mengungkapkan kasus-kasus korupsi dan grativikasi  tersebut menjadi berita atau bentuk tulisan lain, – dan mungkin sudah pula melaporkannya ke KPK di Jakarta. Tapi apakah laporan itu SAMPAI ke KPK yang jaraknya begitu jauh? Bila laporan itu sampai, apakah para petugas di KPK yang sedikit itu MEMBACA laporan masuk yang jumlahnya sedemian banyak? Dan bila membaca, apakah KPK MENINDAK-LANJUTI laporan yang masuk? Terus-terang, saya agak kurang yakin.

Nyatanya, sejak didirikan tahun 2003, KPK tidak pernah ada di Kota Pagaralam. Tidak ada satu pun kasus yang diberitakan ditangani KPK. Dan bila KPK tidak ada di Pagaralam, sangat boleh jadi ia juga tidak ada juga di kabupaten/kota yang lebih jauh dan lebih terpencil dibanding Kota Pagaralam.

lain daripada itu, Selama ini, KPK Kuningan hanya mengandalkan jasa internet untuk menerima dan menampung laporan masyarakat. Masalahnya, berapa porsen masyarakat di seluruh Indonesia yang yang mengerti dan menggunakan internet?

Dari uraian singkat di atas, saya hanya ingin mengatakan, sudah saatnya PKP melakukan sesuatu yang memungkinkan masyarakat mudah menjangkaunya. Sesuatu itu, bisa saja KPK membuka semacam posko-posko, kantor perwakilan, atau apalah namanya, di tingkat provinsi, kabupaten dan kota – yang dapat dengan mudah diakses dan dikunjungi masyarakat. Posko-posko atau Kantor Perwakilan KPK itu difungsikan hanya sebatas menerima dan mempelajari laporan masyarakat, untuk kemudian dibawa ke KPK Kuningan untuk ditindak-lanjuti. Dengan adanya layanan manual seperti itu masyarakat dapat ikut memantau — sampai di mana temuan-temuan kasus yang mereka laporkan diproses KPK.

Biaya mahal? Mungkin. Tapi ingat KPK adalah satu-satunya lembaga antirasuah – menyangkut kepentingan uang rakyat yang jumlahnya bukan hanya ratusan juta, tetapi Em-eman, bahkan mungkin triliyunan. Bila Indomart dan Alfamart yang hanya menjual kopi dan rokok saja mampu membuka cabang di setiap desa/kelurahan masak KPK tidak?

Dengan adanya posko-posko dan kantor perwakilan yang saya maksudkan, selain dapat dengan mudah dijangkau masyarakat pelapor, – -saya kira — keberadaannya akan membuat para pejabat calon koruptor mikir sepuluh kali sebelum melakukan tindak korupsi dan grativikasi. Bukankah salah satu tujuan KPK adalah melakukan upaya pencegahan (prefentif) atas tindak pidana korupsi/grativikasi yang mungkin dilakukan pejabat/masyarakat?

Sebagai penutup dari opini ini, izinkan saya mengutip motto/slogan/frasa pemenang sayembara yang dilakukan KPK enambelas tahun lalu, dengan sedikit perbaikan, “Bubarkan Saja KPK Kalau Masyarakat Kesulitan Melaporkan!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *